TAYANGBANJARBARU- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap berkomitmen dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel terkait capaian atas indikator HAM berdasarkan hasil dari pelaporan aksi Hak sasi Manusia Tahun 2019.
Dengan menggandeng yayasan dari Jerman Friedrich Nauman Stiftung (FNS) oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham R.I dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), bertempat di ruang rapat Aberani Sulaiman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (25/06/19).
Kegiatan diikuti 35 orang dari Bagian Hukum Seketariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan dan yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Syahyar.
Tujuan kegiatan tersebut untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan aksi HAM di daerah dimana akan ada penghargaan peduli HAM kepada kabupaten/kota yang memenuhi kireteria salah satunya aksi HAM.
“Laporan aksi HAM Kabupaten Hulu Sungai Utara masih merah atau tidak lapor (TL) sedangkan Kabupaten Barito Kuala statusnya kuning yaitu laporan ada namun masih tidak lengkap atau tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan data nihil atau tidak terlaksana,”ungkap Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kalsel, Rosita Amperawati saat mendampingi Kepala Sub Bidang Kerjasama Dalam Negeri dan Rencana Aksi HAM Wilayah II Direktorat Jenderal HAM, Sofia Alatas yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.
Ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam laporan aksi HAM yaitu meliputi harmonisasi, sebaran guru, ruang ASI, dan yankomas.
Sedangkan untuk kriteria kabupaten/kota pedulii HAM ada 7 hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan kireteria.
Dimana pada tahun 2018 hanya Kabupaten Barito Kuala Cukup Peduli HAM dan kabupaten dan kabupaten/kota lainnya meraih predikat peduli Ham untuk itu pada Tahun 2019 ini harus lebih baik lagi.
Untuk itu Rabu (26/06/19) bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Dilaksanakan kembali kegiatan Rapat Koordinasi tersebut diatas untuk mengevaluasi laporan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalsel, Subianta Mandala yang meminpin rapat selalu mendorong jajarannya untuk memberikan informasi dan solusi kepada Kabupaten/Kota dalam memenuhi laporan aksi HAM secara rutin per triwulan.tm
