rapat tim verifikasi yang membahas pemberian penghargaan kepada UPT yang memiliki pelayanan publik berbasis HAM.foto/ist
BANJARMASIN-Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memperoleh Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada hari HAM se-Dunia tanggal 10 Desember 2019 nanti.
Syaratnya bilamana UPT tersebut telah melaksanakan seluruh kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
Inilah yang terungkap dalam rapat tim verifikasi yang membahas pemberian penghargaan kepada UPT yang memiliki pelayanan publik berbasis HAM di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (11/06/2019).
“Saya ingin tahun ini seluruh UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Kalsel untuk diusulkan memperoleh penghargaan pelayanan publik berbasis HAM. Mengingat Tahun 2018 lalu dari 5 UPT yang diusulkan hanya Lapas Perempuan Martapura dan Kanim Banjarmasin yang berhasil meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Ferdinand Siagian selaku Ketua Tim.
Pelayanan publik berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa/atau pelayanan administratif yang disediakan.
Tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia nomor: HAM1-24.HA.04.03 Tahun 2019 tentang Tim Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan akan melakukan verifikasi kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang dimulai pada tanggal 1 April sampai 31 Oktober pada tahun berjalan.
Adapun verifikasi dimaksud dilakukan dengan mengisi kriteria pelayanan publik berbasi HAM sesuai kondisi UPT dan membuat berita acara hasil verifikasi.
Selanjutnya, hasil verifikasi diserahkan kepada tim penilai paling lambat tanggal 15 November tiap tahunnya. ”Kriteria sudah ada tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jadi UPT tinggal mengikuti pedoman yang ada untuk selanjutnya dibuat laporan dan berita acaranya beserta foto-foto untuk menjadi data dukung sebelum Tim akan turun untuk memastikan data dukung tersebut, ”Kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala selaku Sekretaris Tim Verifikasi. Tm/rilis
