TAYANGMARTAPURA-Hari kedua Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2018 semakin menarik untuk diikuti peserta.
Pasalnya, kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Se-Kalsel disampaikan secara detail terkait tahapan-tahapan, dan berbagai persyarakatan menuju WBK-WBBM dengan tujuan utama peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas korupsi sebagaimana di Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin.
Bahkan di LPKN Karang Intan juga ditampilkan berbagai Video dari komitmen para pimpinan tertinggi dan beberapa UPT yang dijadikan role model menuju WBK-WBBM.
Setelah itu, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Kurnia didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Asep Syarifudin dan Kepala Divisi Keimigrasian, Dodi KH serta Kepala LPKN, Supari meninjau langsung fasilitas pendukung dan berbagai informasi terkait layanan bebas pungli dan zona integritas.
“Ini dilakukan mengingat sebagai salah satu indikator menuju WBK-WBBM,”kata Kurnia, di Aula Lembaga Pemasyarkatan Khusus Narkotika (LPKN) Kelas IIA Karang Intan, Jum’at (21/09).
Kepala LPKN menyambut baik kegiatan tersebut mengingat LPKN sudah diusulkan sebagai Lapas yang WBK-WBBM.
“Sebagai Lapas yang diusulkan WBK-WBBM tentunya kami mendukung sebagaimana komitmen kami bersama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan bebas korupsi. Tentunya dengan kedatangan pak Asep Kunia berserta tim untuk melakukan pendampingan dan asistensi dan mensosialisasikan pedoman yang telah disusun oleh Tim di Kementerian,”tutur Supari saat memberikan pengantar sebelum memulai kegiatan sosialisasi.
Sementara itu di hari ke 2 sejak tanggal 20 – 22 September 2018 Kunjungan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Tim dari Biro Perencaaan Bidang Reformasi Birokrasi usai memberikan paparan di LPKN Karang Intan rombongan meninjau ke Lapas Kelas III Banjarbaru.humas/tm
