BITUNG, TayangManado.com – Pemerintah Kota Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPwBI Provinsi Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Bitung, Rabu (10/5/2025). Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran nasional, khususnya di Kota Bitung yang memiliki peran penting dalam perekonomian Sulawesi Utara.
HLM dipimpin Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara Allan Mingkid, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto. Kegiatan itu juga dihadiri anggota TPID Bitung dan beberapa perwakilan TPID Kabupaten Minahasa Utara.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan perkembangan inflasi Sulawesi Utara yang pada Agustus 2025 mencatatkan deflasi sebesar 1,11% (mtm). Deflasi terutama didorong oleh panen raya tomat yang terjadi di Minahasa dan Minahasa Tenggara, serta cabai rawit di Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Gorontalo.
Selain itu, harga daging babi juga menurun seiring normalisasi pasokan dari pedagang dan peternak. Meskipun terjadi deflasi, jika ditarik data yang lebih panjang, inflasi bulanan di Sulut relatif lebih bergejolak, dengan tingkat volatilitas sebesar 0,87%, lebih tinggi dibandingkan volatilitas inflasi bulanan Nasional yang sebesar 0,54%. Kondisi ini perlu diantisipasi secara serius karena gejolak kenaikan harga yang terlalu tinggi akan membebani konsumen, sedangkan penurunan harga yang terlalu dalam dapat merugikan petani dan produsen.
Saat kegiatan, TPID Bitung mengaku ada 4 komoditas yang paling sering memicu fluktuasi harga di Bitung. Keempatnya yaitu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Menariknya, Kota Bitung, meskipun bukan termasuk kota perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), menjadi salah satu barometer penting mengingat pergerakan harganya cenderung mengikuti Manado.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan dalam HLM kemarin TPID Bitung menyepakati empat strategi utama pengendalian inflasi. Pertama, menjaga keterjangkauan harga melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah agar masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar.
”Kedua, memperkuat ketersediaan pasokan melalui kerja sama antar daerah (KAD) serta peningkatan produktivitas pertanian di tingkat lokal. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan skema subsidi ongkos transportasi sehingga pasokan merata ke seluruh wilayah,” jelas Joko Supratikto.
”Keempat, membangun komunikasi efektif melalui forum koordinasi seperti HLM dan capacity building bagi anggota TPID,” sambung dia.
Ditambahkan Joko bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi menyeluruh. “Stabilitas harga pangan adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antar daerah, penguatan kapasitas produksi lokal, serta kelancaran distribusi harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Selain KAD, dia juga menekankan pentingnya Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) sebagai salah satu inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan. Hingga tahun 2025, terdapat 85 kelompok tani PATUA di Sulut, termasuk tiga di antaranya berasal dari Kota Bitung yang fokus pada komoditas cabai rawit.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bitung, menyampaikan pertemuan ini bukan sekadar forum rutin, melainkan wadah sinergi bagi semua untuk menyatukan langkah, dan memastikan masyarakat terlindungi dari gejolak harga. ”Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengendalikan inflasi sendirian. Hanya dengan gotong royong kita bisa menjaga keterjangkauan harga, menjamin pasokan yang merata, serta memperkuat ketahanan pangan lokal” tuturnya. Berbagai tantangan masih dihadapi Kota Bitung, antara lain ketergantungan pada pasokan eksternal, produktivitas cabai dan bawang yang masih rendah, serta keterbatasan produksi padi. Pemerintah Kota bersama KPwBI Provinsi Sulut dan TPID akan mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta optimalisasi kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan,” jelasnya.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas harga melalui distribusi, logistik, dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan langkah sistematis, inflasi Sulut diharapkan tetap dalam sasaran nasional 2,5% ± 1%. TPID Bitung optimis kolaborasi erat pemerintah, pelaku usaha, kelompok tani, dan Bank Indonesia akan menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut nyata, pada HLM ini dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) KAD Government-to-Government (G2G) antara Pemerintah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara untuk komoditas pertanian strategis. Kerja sama ini akan dilanjutkan dengan penjajakan KAD Business-to-Business (B2B) antara Perusahaan Umum Daerah (Perimda) Pasar Kota Bitung dan kelompok tani di Minahasa Utara untuk komoditas cabai rawit. Dengan skema ini, daerah yang mengalami surplus produksi dapat menyalurkan komoditasnya ke daerah defisit, sehingga harga tetap stabil dan kesejahteraan petani tetap terjaga.
(RG)
