MANADO, Tayangmanado.com – Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan 8 poin penting Public Exposure terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja poin-poinnya?
“Pertama kami F-PDR Sulut dan F-PDR Pusat mendukung secara kritis dan konstruktif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua F-PDR Sulut Risat Sanger melalui Juru Bicara F-PDR Sulut Ronald Ginting, Selasa (8/5/2025).
Dikatakan Ronald bahwa F-PDR Sulut meminta kepada para Menteri, Wakil Menteri dan membantu Presiden untuk membantu meringankan tugas kepresidenan Presiden Prabowo Subianto dengan bekerja keras sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, para Menteri atau pembantu Presiden jangan justru menjadi beban Presiden Prabowo Subianto dengan menciptakan kegaduhan di ruang publik seperti yang dilakukan Menteri Kebudayaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan beberapa pejabat lainnya.
“Poin keempat ialah Kebijakan Menteri yang menimbulkan keresahan di masyarakat seperti kasus perizinan tambang di Raja Ampat, pengalihan 4 pulau milik Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, perubahan tata kelola perdagangan gas elpiji 3 Kg harus dihindari dan tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari,” kata Ronald.
Kelima, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang diduga terlibat perlindungan situs judi online seharusnya di-reshufle karena menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat dan menjadi beban Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, sambung Ronald, harus secara serius melakukan penegakan hukum yang berkeadilan dan melakukan pemberantasan korupsi secara serius dan tidak tebang pilih.
“Poin kami lainnya yaitu F-PDR meminta Pemerintah secara serius untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha agar tercipta lapangan pekerjaan yang besar dan mencegah terjadinya PHK di berbagai perusahaan yang saat ini terus terjadi. Dan terakhir ialah kami meminta Pemerintah untuk serius melakukan efisiensi di semua lini dan memprioritaskan masalah penting dan mendesak yang berdampak langsung perizinan ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
(RG)
