BITUNG, TayangManado.com – Kepala Kantor (Kakan) ATR/BPN Kota Bitung Steven Wowor menerima kunjungan kerja resmi dari jajaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada Selasa, 16 Desember 2025. Pertemuan strategis ini berlangsung secara hangat di ruang tamu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung.
Kegiatan ini mempertemukan pimpinan dari kedua instansi vertikal tersebut untuk menjalin komunikasi tatap muka. Momen ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun hubungan bilateral yang lebih erat di wilayah Kota Bitung.
“Tujuan utama dari kunjungan kerja ini adalah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Kantor Pertanahan dan Bakamla RI,” kata Steven Wowor.
Kedua belah pihak menyadari pentingnya memperkuat sinergi kelembagaan guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Selain itu, pertemuan ini difokuskan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di bidang pertanahan serta keamanan laut. Dengan adanya kesepahaman visi, diharapkan setiap kendala operasional di lapangan dapat diatasi dengan lebih efektif.
Dalam pelaksanaannya, pertemuan diisi dengan diskusi interaktif mengenai berbagai isu strategis yang beririsan dengan kewenangan kedua lembaga. Para pejabat terlihat duduk bersama membahas potensi kerja sama teknis yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat.
Dialog terbuka ini memungkinkan kedua pihak untuk saling bertukar data dan informasi penting terkait aset maupun keamanan wilayah. Proses komunikasi langsung ini dinilai sangat efisien untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan bersama.
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan output berupa kolaborasi yang solid demi kepentingan negara dan pelayanan masyarakat. Komitmen yang terbangun dari pertemuan ini akan menjadi landasan bagi kerjasama berkelanjutan antara insan pertanahan dan penegak keamanan laut. Sinergi yang baik antara Kantor Pertanahan dan Bakamla RI diyakini akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah Bitung. Kegiatan tersebut ditutup dengan optimisme tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan responsif.
(RG)
