Gubernur Sulut Olly Dondokambey meresmikan penyelesaian pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus). (Foto: Humas/dkips)
TOMOHON – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meresmikan penyelesaian pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) pada Lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, yang diselenggarakan di Rumah Susun Seminari Menengah St. Fransiskus Xaverius Kakaskasen, Tomohon, Jumat (4/11/2022).
Gubernur Olly menyampaikan selamat atas Serah Terima Pemanfaatan Pengelolaan dan Peresmian Rusun dan Rusus di Lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, seraya mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.
“Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, karena atas kasih karunia-Nya sehingga hari ini kita boleh bersama-sama meresmikan pembangunan Rusun dan Rusus yang ada di 5 tempat, salah satunya di Tomohon ini,” ujar Gubernur.
“Kita juga berterimakasih kepada Pak Presiden Jokowi, karena waktu Beliau datang ke sini, Saya minta ada kebutuhan-kebutuhan rumah susun bagi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan, yang pada akhirnya bisa terealisasi dan hari ini bisa diresmikan,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur pun mengajak seluruh pihak terkait untuk mengoperasikan Rusun dan Rusus dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peruntukkannya.
“Saya kira apa yang sudah kita terima dari pemerintah ini harus dimanfaatkan dengan baik, agar sarana dan prasarana pembangunan ini bisa betul-betul digunakan dengan baik oleh pemakainya,” tandasnya.
Adapun Rusun dan Rusus yang boleh diresmikan, yakni Rusun Seminari Menengah St. Fransiskus Xaverius, Kakaskasen; Rusun UPTD Balai Latihan Kerja, Bitung; Rusun Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Khoir Tebu Ireng VII, Bolaang Mongondow Timur; Rusus Perbatasan Sulawesi I, Bolaang Mongondow Selatan dan Rusun Universitas Negeri Manado.
Hadir dalam kegiatan tersebut Uskup Keuskupan Manado Mgr. Benedictus Rolly Untu, Walikota Tomohon Caroll Senduk, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulut, Setda Bolim, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulut, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, serta pejabat dan stakeholder terkait lainnya. (dkips)
