BITUNG, TayangManado.com – Kantor Pertanahan Kota Bitung ambil bagian dalam Rapat Forkopimda Kota Bitung. Kali ini Alfrits Mamahit, S.SiT mewakili Kantah Bitung guna membahas tindak lanjut Pasar Senggol dan persiapan kunjungan Safari Gubernur Sulut.
Pemerintah Kota Bitung menggelar Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas dua agenda penting di Kota Bitung. Agenda utama yang dibahas adalah tindak lanjut terkait Pasar Senggol serta persiapan kunjungan Safari Natal dan Tahun Baru (Nataru) Gubernur Sulawesi Utara di Kota Bitung. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar. Kehadiran unsur pimpinan dari berbagai instansi menunjukkan keseriusan dalam memastikan keamanan dan kelancaran perayaan akhir tahun.
Partisipasi Kantor Pertanahan secara khusus dalam rapat ini bertujuan untuk memberikan pandangan teknis, terutama terkait isu sengketa atau penanganan lahan Pasar Senggol. Pertemuan ini diadakan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis antarlembaga dalam menyikapi dinamika jelang akhir tahun. Dengan demikian, tindak lanjut di lapangan dapat dilakukan secara terpadu dan efisien.
Pembahasan mendalam mengenai Pasar Senggol dilakukan sebagai tindak lanjut atas isu-isu yang mungkin timbul menjelang Nataru. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat diperlukan untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, baik pedagang maupun pengunjung. Selain itu, fokus utama rapat adalah persiapan matang untuk menyambut kunjungan Safari Nataru Gubernur Sulut di Bitung. Pemkot Bitung berupaya keras mempersiapkan rute kunjungan, lokasi acara, dan koordinasi keamanan agar kunjungan Gubernur dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Dengan adanya Rapat Forkopimda ini, Pemkot Bitung berharap semua rencana dan tindakan yang akan diambil dapat terkoordinasi dengan baik antar seluruh instansi yang ada. Tujuan utamanya adalah mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Bitung. Kerja sama lintas sektor yang ditunjukkan dalam rapat ini menjadi modal penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(RG)
